Text
Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia
Teori maslahat memiliki relevansi dengan perundang-undangan pidana khusus di Indonesia, yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terorisme. Relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa hukum pidana Islam telah mengalami transformasi melalui applikasi maslahat ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang pada gilirannya mencerminka integrasi Hukum Agama (Islam) ke dalam Hukum Negara.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain