Perpustakaan Kemenag RI
KEMENTERIAN AGAMA RI

Detail Buku Ber-ISBN

Criminal Law of Islam Second Edition
ISBN 978-99917-62-72-2

1

Eksemplar Tersedia

Kembali ke Katalog

Criminal Law Of Islam Second Edition

Anwarullah bin Haji Syafiullah

Anwarullah bin Haji Syafiullah

ISBN/ISSN

978-99917-62-72-2

Tahun Terbit

2015

Penerbit

Pusat Da\'wah Islamiyah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunai Darussalam

Tempat Terbit

Brunei Darussalam

Edisi

Ed.2

Deskripsi Fisik

324 hlm.; 23 cm

Nomor Panggil

2X4.5 ANW c

Klasifikasi

2X4.5

Bahasa

Indonesia

Jenis Media

Text

Subjek / Kata Kunci

HUKUM PIDANA ISLAM

Catatan

Criminal Law of Islam merupakan edisi kedua dari buku karya Dato Seri Laila Jasa Prof. Dr. Anwarullah bin Haji Syafiullah yang diterbitkan pada tahun 1995, yang menyajikan panduan tepercaya mengenai hukum pidana berdasarkan syariat Islam. Buku Criminal Law of Islam menguraikan berbagai pendapat dari berbagai mazhab dalam sistem hukum Islam terkait tindak pidana dan hukuman yang ditetapkan bagi pelakunya, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, buku ini menjadi referensi penting dan sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk memperjelas pemahaman mengenai bidang hukum Islam ini. Saat ini, Prof. Dr. Anwarullah menjabat sebagai Spesialis Hukum Islam di Kementerian Agama Brunei Darussalam. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang legislasi dan peradilan terkait hukum Islam, khususnya dalam membantu Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Brunei Darussalam menyusun peraturan hukum Islam serta menata ulang sistem Pengadilan Syariah. Beliau telah menulis beberapa buku yang membahas topik-topik hukum Islam, antara lain Islamic Law of Evidence dan Some Aspects of Islamic Economic System. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan banyak artikel mengenai berbagai topik hukum Islam di berbagai majalah dan publikasi.

Daftar Eksemplar

Kode Item No. Panggil Jenis Status Lokasi
1420261 2X4.5 ANW c Koleksi Umum Tersedia Perpustakaan Kementerian Agama RI