Text

Kajian Aktual Isu Halal

---

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan peresmian badan ini, maka proses penerbitan sertifikasi halal tak lagi hanya di Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi setidaknya akan melibatkan tiga pihak yakni BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH memperoleh mandat sebagai lembaga pemerintah yang menerbitkan sertifikasi halal, sebagai implementasi dari UU No. 33 tahun 2014. Masyarakat terutama para pengusaha (produsen, baik produk barang maupun jasa) belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal. Permasalahan sertifikasi halal bagi industri kecil atau skala mikro kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat lantaran regulasi yang belum tersosialisasikan dengan maksimum. Sejak diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal, para pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk usahanya.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

P1 2019 6

Penerbit

Jakarta : Kerjasama Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan Litbangdiklat Press., 2019

Deskripsi Fisik

xi, 117 hlm; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-91689-6-4

Klasifikasi

P1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HALAL

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Agus Mulyono

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar